Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Secara operasional, Prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan di undangkan menjadi UU. Pembentukan UU adalah pengaturan lebih lanjut …
Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Secara operasional, Prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan di undangkan menjadi UU. Pembentukan UU adalah pengaturan lebih lanjut …
Konstitusi dan jaminannya atas HAM merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia mengalami proses dialektika pemikiran yang menarik diamati. Pasca Amandemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemah materi muatan HAM tersebut semakin po…
Di dalam buku ini, Anda akan menemukan panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikatif dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tema pokok terbagi pada: -Dasar-dasar perundang-undangan (dasar pemikiran, asas pembentukan perundang-undangan). -Filosofi, mekanisme, syarat, teknik perencanaan perundang-undangan. -Fungsi d…
Buku ini menyajikan potret utuh sistem peradilan di Indonesia yang dituangkan dalam rangkaian undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut berikut penjelasannya. Kekuasaan kehakiman, badan peradilan dan asasnya, hubungan peradilan dan lembaga negara lain, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang kemudian dirangkai dengan ketentuan, susunan, dan kekuasaan Peradilan Umum, dituangkan dalam ba…
Buku ini merupakan rekonstruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Pemaparan secara kritis dalam mengartikulasikan keuangan negara dalam UUD 1945 sema…
Buku ini berisi himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjadi ketentuan pokok (UU No. 35 Tahun 1999) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta didampingi oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di dalam melaksanakan peradilan di Indonesia: UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen UU tentang Kekuasaan Kehakiman UU tentang Komisi Yudisial UU tentang Mahkamah Agung UU…
Seiring dengan timulnya kesadaran umat sejak perempat terakhir abad ke-20 yang lalu untuk kembali kepada ajaran agamanya yang murni dan sekaligus memadukannya dengan kehidupan modern termasuk aspek bisnis, hukum Islam lebih khusus lagi hukum muamalat dalam aspek perjanjian. mendapat perhatian besar dari para pengkaji. Hal ini dikarenakan transaksi komersil memiliki arti penting yang sangat besa…
Otong Rosadi, lahir di Subang 20 Januari 1969. SD Ekasari Pamanukan, SMP Negeri Pamanukan di Pamanukan, SMAN 5 Bandung. Sarjana Hukum UNPAD dengan yudisium Cum Laude, 1993. Magister Humaniora pada BKU Hukum Ketatanegaraan PPs UNPAD, 2001. Gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia 14 Juli 2010. Menjadi staf pengajar sejak Maret 1994. Pembantu Dekan I tahun 2001-2004, kini Dekan Fakultas H…
Sebagai buku kelima rangkaian hukum perikatan, pembahasan dalam buku ini ditekankan kepada penanggungan utang untuk menciptakan pemahaman yang baik tentang konsep, konsepsi dan konstruksi hukum penanggungan utang, perlu juga dibahas mengenai perikatan tanggung-menanggung dalam kaitannya dengan penanggungan utang karena pada dasarnya secara prinsip kedua hal ini berbeda dengan segala konsekuensi…