Kesehatan reproduksi berarti kondisi fisik yang sejahtera, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi pada perempuan. Memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan permasalahan reproduksi serta dimensi sosial perempuan, merupakan kajian penting yang kini dipelajari dalam ilmu kesehatan masyarakat. Buku ini menguraika…
Anggapan bahwa kekuasaan Presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak terbukti. Melalui penelitian yang mendalam disertai perbandingan dengan kekuasaan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan di negara-negara maju di dunia mewakili kawasannya, yakni Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, RRC, Kuwait, dan Australia, diketahui kekuasaan Presiden …
Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Secara operasional, Prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan di undangkan menjadi UU. Pembentukan UU adalah pengaturan lebih lanjut …
Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Secara operasional, Prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan di undangkan menjadi UU. Pembentukan UU adalah pengaturan lebih lanjut …
Konstitusi dan jaminannya atas HAM merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia mengalami proses dialektika pemikiran yang menarik diamati. Pasca Amandemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemah materi muatan HAM tersebut semakin po…
Perkembangan implementasi ekonomi Islam, yang di Indonesia lebih dekenal dengan ekonomi syariah, telah mengalami dinamika yang sangat pesat. Implementasinya dalam berbagai bidang, seperti keuangan dengan perbankan dan asuransinya, hingga Lembaga Keuangan Non-Bank, pasar modal, reksa dana dan perdagangan umum atau khusus, telah berhasil menawan perhatian semua kalangan, termasuk kaum profesional…
Di dalam buku ini, Anda akan menemukan panduan komprehensif, sistematis, sekaligus aplikatif dalam penyusunan dan perancangan peraturan daerah, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tema pokok terbagi pada: -Dasar-dasar perundang-undangan (dasar pemikiran, asas pembentukan perundang-undangan). -Filosofi, mekanisme, syarat, teknik perencanaan perundang-undangan. -Fungsi d…
Buku ini menyajikan potret utuh sistem peradilan di Indonesia yang dituangkan dalam rangkaian undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut berikut penjelasannya. Kekuasaan kehakiman, badan peradilan dan asasnya, hubungan peradilan dan lembaga negara lain, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang kemudian dirangkai dengan ketentuan, susunan, dan kekuasaan Peradilan Umum, dituangkan dalam ba…
Buku ini merupakan rekonstruksi naskah yang memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Pemaparan secara kritis dalam mengartikulasikan keuangan negara dalam UUD 1945 sema…
Buku ini berisi himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjadi ketentuan pokok (UU No. 35 Tahun 1999) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta didampingi oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di dalam melaksanakan peradilan di Indonesia: UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen UU tentang Kekuasaan Kehakiman UU tentang Komisi Yudisial UU tentang Mahkamah Agung UU…