Secara material di dalam semua Undang-undang perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia banyak untuk tidak mengatakan hampir semua dijumpai unsur-unsur fiqih mazhab Syafi'i. Materi peraturan perundang-undangan yang paling Syafi'iyah adalah Enakmen Nomor 1 Tahun1983 (Kelantan) dan Kompilasi Hukum Islam indonesia. Undang-undang Perkawinan R.I Nomor 1 tahun 1974 merupakan undang-undang yang paling distorsi.
Karya ini memiliki dua konstribusi, yaitu: pertama, pengungkapan tradisi fiqih, yaitu mata rantai kitab-kitab Syafi'iyah secara kronologi yang membentuk matn, syarh, nakt, dan hsyiyah sehingga mencapai peraturan perundang-undangan modern mengenai perkawinan di IBM (Indonesia, Brunei dan Malaysia). Kedua, di bidang hukum perkawinan, disertasi ini menyumbangkan aspek sosiologis, yakni kaitan hukum ini dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia, Brunei dan Malaysia.

"Para akademisis dan praktisi hukum, termasuk bidang hukum keluaraga, dikawasan ini sangat penting untuk mengkaji dan mengkritisi karya ini. Apalagi setelah refoprmasi, beberapa daerah bukannya menjauh dari hukum syariah, melainkan malah semakin dekat bahkan menerapkannya. Karena itu kehadiran buku ini akan memberikan kontribusi dan . . .Hukum Perkawinan mazhab syafi'i secara fokus. . . berkembang di Asia Tenggara. (dr. K.H. M.Ahmad Sahal Mahfudz).