Hukum materiel, baik yang tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan ataupun bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bagaimana selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tata peraturan perundang-undangan ini merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap warga negara (masyarakat) itu sendiri.
Pelaksanaan hukum perdata materiel, umumnya berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Adapun untuk melaksanakan hukum perdata materiel dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiel, dalam hal ini ada tuntutan hak, diperlukan serangkaian peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiel itu sendiri. Peraturan hukum ini disebut sebagai hukum perdata formal atau hukum acara perdata.
Buku ajar ini disajikan dengan mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Selain membahas ruang lingkup Hukum Acara Perdata dan asas-asasnya, buku ini juga menyajikan contoh penyusunan dokumen litigasi, seperti surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara istimewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi,. Dilengkapi pula dengan berbagai contoh penyususnan surat-surat di Pengadilan, antara lain: Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Surat Jawaban I Tergugat, dan berbagai memori untuk kepentingan upaya hukum, hingga Surat Permohonan Eksekusi.