Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurkulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada tahun 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Namun sangat disayangkan pembi…
Secara historis, hukum pidana di indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi …
Buku ini menyajikan asas-asas peradilan dan pokok-pokok hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Karena penerapan hukum acara perdata itu bersifat imperatif, maka pengetahuan dan pemahaman terhadap pokok-pokok kandungan hukum acara perdata menjadi sangat penting, agar kemungkinan bergesernya penerapan dapat diminimalisi…
Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; analisa kesesuaiannya dengan tujuan pembentukannya; serta sikap Mahkamah Agung atau peradilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjembatani kendala yuridis dalam pengimplementasiannya. Tiga bab pertama buku ini memberikan gambaran umum sen…
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan mufakat (consensual approaches) para pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut sebagai mediator. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di luar pengadilan …
Buku ini merangkum berbagai isu aktual hukum pidana. Pembahasan dibuka dengan pembaruan hukum pidana dari era kolonial ke era nasional. Kemudian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana, dan pengupasan berbagai bentuk kejahatan Mayantara, Hukum Lingkungan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mal praktik dokter, dan pelanggaran hak cipta. Pembaruan hukum pidana (criminal law reform) kini mer…